Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung

Bincang Pagi SPIP dengan tema Akselerasi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
16 Mei 2018 10:56:18 / babel1 / dibaca: 1641 kali / Kat: SPIP

 

Selasa, 15 Mei 2018, telah dilaksanakan Bincang Pagi SPIP, dengan tema "Akselerasi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP", bertempat di Lantai 3 Ruang Pasir Padi pada Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan sekaligus membuka acara oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah. Selanjutnya, sesi penyampaian materi oleh Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh dan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, serta dengan Moderator oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Raden Suhartono. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi, serta acara serah terima plakat dan foto bersama.

Selasa, 15 Mei 2018, telah dilaksanakan Bincang Pagi SPIP dengan tema "Akselerasi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP". Bertempat di Lantai 3 ruang pasir padi pada Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimulai pada pukul 09.00 WIB, acara ini dihadiri oleh para inspektur, kepala daerah, sekda, instansi vertikal, dan forkopimda di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu indonesia raya, pembacaan doa, sambutan dan membuka langsung acara oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa dalam pemenuhan permintaan Presiden terkait percepatan Proyek Strategis Nasional, perlu adanya percepatan atas peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP untuk penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah daerah. Gubernur menyatakan dukungannya terhadap peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, dan mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dengan senantiasa berkoordinasi dengan Forkominda dan BPKP selaku pembina APIP.

Acara ini dilaksanakan dalam dua sesi materi, yang bertindak sebagai moderator acara ini adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Raden Suhartono. Pada sesi pertama dipaparkan oleh Bupati Bangka Tengah, Bapak Ibnu Saleh, sebagai narasumber dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP dalam pemerintahan membutuhkan komitmen pimpinan daerah beserta jajarannya, bukan semata-mata hanya peran inspektur daerah. Peran APIP dibutuhkan dalam proses pemerintahan, dimulai dari perencanaan, bukan hanya pada saat pelaksanaan saja. Ketika perencanaan disusun dengan baik, maka kemungkinan besar pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik, dengan SPIP yang dapat diterapkan dengan baik pula. Pada Kabupaten Bangka Tengah, Bupati meminta early warning kepada Inspektur untuk dapat menindaklanjuti permasalahan yang mungkin timbul sebelum benar-benar terjadi. Selain itu, telah dibuat grup Whatsapp untuk mengkomunikasikan antara pimpinan daerah, inspektur, serta perangkat pemerintahan melalui masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saran yang disampaikan narasumber untuk melaksanakan SPIP dan meningkatkan Kapabilitas APIP adalah perlu adanya koordinasi antara Kepala Daerah dan jajaran, Forkominda, serta dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui koordinasi tersebut diharapkan peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dapat tercapai untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Sesi kedua dipaparkan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Bapak Gatot Darmasto, sebagai narasumber dengan tema "Opini LKPD, Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP". Dalam paparannya, narasumber menyampaikan bahwa APIP dan SPIP merupakan pilar pemerintahan, dalam rangka mencapai Good Governance dan Clean Government. Perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bergantung pada akuntabilitas keuangan dan kinerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, permasalahan yang dijumpai berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kelemahan tata kelola/governance. Penyebab kelemahan tersebut antara lain adalah kelemahan SPIP, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan ketidakekonomisan dalam pelaksanaan kegiatan, serta penyimpangan administratif. 

Dalam mengatasi kendala tersebut, perlu adanya strategi seperti penerapan level 3 Kapabilitas APIP dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), peningkatan kompetensi dan jumlah APIP melalui pola rekrutmen yang baik, perbaikan tingkat kesejahteraan APIP, penerapan standar audit, kendali mutu, dan telaah sejawat, melakukan evaluasi kinerja APIP, bersinergi dengan APIP lain untuk saling mendukung peningkatan Kapabilitas APIP, dan juga mulai menerapkan audit berbasis risiko. Terkait penerapan SISKEUDES untuk pengelolaan dana desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah diimplementasikan 100% pada seluruh desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BUMDes yang menerima dana desa dapat menggunakan SIA BUMDes yang dikembangkan BPKP untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan yang dikelolanya. Di akhir paparan beliau menekankan pentingnya komitmen memperkuat kelembagaan melalui peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun rencana tindak Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, sinergi, koordinasi, komunikasi, pemberdayaan, dan kerjasama, serta penyamaan persepsi. Pemerintah daerah perlu untuk membangun SPIP, mengukur Maturitas SPIP, melakukan penguatan efektivitas SPIP, dan mengembangkan SPIP tematik. 

Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing di penghujung sesi kedua. Sharing dilakukan oleh Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung, yang menyampaikan dengan adanya maturitas SPIP pada level 4 dan Kapabilitas APIP level 4 di lingkungan Kementerian Keuangan, masih tetap terdapat penyimpangan yang terjadi, apalagi pada instansi atau pemerintah daerah yang belum mencapai level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, pasti kemungkinan terjadi penyimpangan akan lebih besar. Untuk menerapkan SPIP, pada Kementerian Keuangan telah dibentuk Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing satker, dan peranan Inspektorat Jenderal untuk pembinaan sebagai APIP di Kementerian Keuangan. Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung menegaskan kesiapan untuk mendukung peningkatan opini laporan keuangan, dan mengusulkan kepada pengelola keuangan di pemerintah provinsi maupun daerah untuk senantiasa berkoordinasi dengan masing-masing inspektorat dari tahapan awal perencanaan maupun penganggaran.

Sharing juga disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Belitung Timur, yang menerangkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masih berada pada level 2 baik untuk Maturitas SPIP maupun Kapabilitas APIP, dan opini WDP. Untuk mendorong peningkatan Maturitas SPIP, telah dilakukan upaya melengkapi persyaratan masing-masing unsur SPIP, dan mulai berfokus pada unsur penilaian risiko. Inspektorat Kabupaten Belitung Timur mulai menyusun peta risiko, dan mulai menerapkan PKPT berbasis risiko. Diharapkan pada tahun 2018, peta risiko telah dimiliki masing-masing OPD di Kabupaten Belitung Timur.

Dalam pernyataan penutup, Bupati Bangka Tengah kembali menekankan pada pentingnya komitmen pimpinan daerah beserta jajarannya dan inspektur daerah, serta perlunya koordinasi antara Kepala Daerah dan jajaran, Forkominda, serta dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui koordinasi tersebut diharapkan peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dapat tercapai untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyampaikan kembali, bahwa SPIP dan APIP sangat penting bagi kepala daerah dan menjadi dua pilar utama organisasi pemerintah daerah. SPIP dan APIP merupakan suatu kebutuhan, bukan semata-mata karena adanya peraturan, salah satunya adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi. SPIP dan APIP juga merupakan kunci keberhasilan pencapaian Good Governance dan Clean Government. Di akhir pernyataannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyampaikan harapan agar pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkatkan level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP ke level 3, dan berharap pada akhir tahun 2018, seluruh kabupaten/kota telah berada pada level 3.

Bincang Pagi SPIP diakhiri dengan acara serah terima plakat antara Wakil Gubernur, BPKP, Bupati Bangka Tengah, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Selurah rangkaian acara ini merupakan kerjasama antara BPKP, Pemerintah Provinsi, TVRI.



Share      

Berita Terkait:

28 Oktober 2013 14:19:15 / babel1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Workshop SPIP Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka
Komplek Perkantoran Gubernur, Air Itam,
Pangkalpinang 33149
Telepon: (0717) 432817
Faksimile: (0717) 431006
Email: bangka.belitung@bpkp.go.id


 

Renstra Perkin 2018 Renja 2018
LKj 2017 Perkin 2017 Renja 2017