Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung

Audiensi Pengawasan APIP dan APH
22 Pebruari 2018 14:05:29 / babel1 / dibaca: 1803 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Audiensi terkait Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini membahas mengenai praktik-praktik yang sudah dilakukan APIP dan APH di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penegakan Hukum, terutama dalam pengelolaan Dana Desa.

 

 

 

Selasa, 20 Februari 2018, telah dilaksanakan kegiatan Audiensi terkait Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini membahas mengenai praktik-praktik yang sudah dilakukan APIP dan APH di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penegakan Hukum, terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Bertindak sebagai narasumber, yakni: Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kepulauan Bangka Belitung, Tantan Sulistyana; Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi; Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Raden Suhartono; dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus) Kepulauan Bangka Belitung, Edi Ermawan.

Dalam audiensi ini Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan arahan terkait dengan diskresi penanganan kasus berindikasi kerugian keuangan negara, jangan sampai biaya penanganan kasusnya melebihi kerugiannya, harus mempertimbangkan cost and benefit. Kemudian ditambahkan oleh Wakapolda, bahwa akan dilaksanakan pengoptimalan penggunaan aplikasi terkait dengan dana desa, yang dioperasionalkan oleh Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh desa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan sistem pelaporan setiap hari. Hal ini mendukung MoU antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Mentri Dalam Negeri, dan Menteri Desa.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan agar memperkuat pengawasan dana desa sesuai dengan empat fokus pengawasan, yaitu: Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah, dan Peningkatan Governance System. Dalam hal ini, BPKP sudah mendukung dengan aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA Perencanaan, dan Siskeudes, untuk mengelola keuangan daerah dan keuangan desa.

Disamping itu, Aspidsus Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan bahwa akan dioptimalkan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang telah ditetapkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, dan berdasarkan arahan dari Jaksa Agung kepada Kejati dan Kejari.

Acara yang juga dihadiri oleh Inspektur/Plt. Inspektur se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berlangsung dengan lancar dan tertib.



Share      

Berita Terkait:

27 Pebruari 2019 08:58:14 / babel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penandatanganan Pernyataan Komitmen untuk penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bangka
19 Pebruari 2019 16:35:59 / babel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Dampingi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dalam Penguatan Tata Kelola PBJ Tahun Anggaran 2019
16 Pebruari 2019 08:02:44 / babel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
12 Pebruari 2019 15:10:45 / babel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Seluruh Pimpinan OPD di Kabupaten Belitung Berkomitmen Meningkatkan Maturitas SPIP
31 Januari 2019 19:10:28 / babel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penandatanganan Komitmen Menuju Level 3 Maturitas SPIP


Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka
Komplek Perkantoran Gubernur, Air Itam,
Pangkalpinang 33149
Telepon: (0717) 432817
Faksimile: (0717) 431006
Email: bangka.belitung@bpkp.go.id


 

Renstra Perkin 2019 Renja 2018
LKj 2017 Perkin 2018 Renja 2017