Perwakilan BPKP Aceh

Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Aceh

Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai bagian integral BPKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 62 Tahun 2001 dan Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Nomor PER–955/K/SU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 merupakan unit pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Aceh mencakup satu pemerintah provinsi dan 23 pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Nomor PER–955/K/SU/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

 

MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS DI DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
  2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
  3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerntahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
  5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
  6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
  7. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governancedan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerjasama, badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
  10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;
  11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

 

Sebagai auditor yang bertanggungjawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara mempunyai wewenang:

  1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi (Pasal 49), yaitu:
    • Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan,
    • Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penerapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya,
    • Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.
  2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59),
  3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4),
  4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya)  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 54 ayat 3.

Share   
Tentang Kami
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Komposisi SDM
Program dan Kegiatan
Rencana Kegiatan
Capaian Kegiatan
Produk dan Layanan
Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2014

Laporan Barang Milik Negara

LAKIP

Perwakilan BPKP Aceh

Tahun 2016

 

 

Konsultasi Online Seputar Peningkatan Kapabilitas APIP

Icon e-Consulting

 

Renstra BPKP Aceh 2015 - 2019

Perjanjian Kinerja BPKP Aceh

Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa