Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Potret Akuntabilitas Keuangan Daerah di Jawa Tengah

Oleh: Ismiyati dan Ardhi Widiyanto *)

Dengan bergesernya sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dan adanya tuntutan masyarakat yang semakin banyak, mendorong para penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih baik. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan nasional, diperlukan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Terkait dengan hal itu, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan atas kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada.

Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua tugas itu adalah (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern.    

Selain itu, dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, BPKP secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara/daerah dan kegiatan pengawasan lainnya atas penugasan Presiden. BPKP secara rutin juga melakukan tugas pengawasan akuntabilitas keuangan daerah di berbagai wilayah provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.

 

Empat perspektif akuntabilitas keuangan negara/daerah

Hasil pengawasan atas kualitas akuntabilitas keuangan daerah semester satu tahun 2013 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah pada Pemda di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan adanya peningkatan opini BPK RI serta peningkatan dalam indikator-indikator pengelolaan program lintas sektoral. Peranan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah pada Pemda di wilayah Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dalam kegiatan yang terbagi dalam empat perspektif akuntabilitas keuangan negara/daerah, yakni (1)Akuntabilitas Pelaporan Keuangan; (2) Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset; (3) Akuntabilitas Pewujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih; dan (4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral.

 

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan, Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara, para menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, dan para gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah. Penyusunan laporan keuangan juga merupakan salah satu wujud nyata dari transparansi dan akuntabilitas.

Ukuran kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan ditunjukkan dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK RI) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 di wilayah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, terdapat 11 pemda yang sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebanyak 25 Pemda memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Opini atas LKPD Tahun Anggaran 2012, relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelas LKPD tahun 2012 yang meraih predikat WTP adalah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Sedangkan Pemda yang mengalami penurunan dari WTP menjadi WDP yaitu Kota Tegal. Meskipun terjadi peningkatan, namun persentase jumlah LKPD Tahun Anggaran 2012 yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan seluruh LKPD yang diaudit BPK RI masih relatif kecil yaitu sebesar 30,56%, masih dibawah  target nasional sebesar 60% di tahun 2014.

Perkembangan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.

Jenis Opini

Jumlah Pemda

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

1

WTP

-

-

-

-

2

5,56

8

22,22

11

30,56

2

WDP

29

93,55

36

100,00

33

91.67

27

75

25

69,44

3

TMP

2

6,45

-

-

1

2,78

1

2,78

-

-

4

TW

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

Jumlah

31

100,00

36

100,00

36

100,00

36

100

36

100,00

 

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (1) Kelemahan sistem pengendalian intern; (2) Barang milik negara/daerah belum tertata dengan tertib; (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan (5) Kompetensi SDM pengelola keuangan masih  kurang memadai.

Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil audit auditor independen terhadap kewajiban penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Perkembangan opini atas Laporan Keuangan BUMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

No

Jenis Opini

Jumlah BUMD Yang Diaudit

2009

2010

2011

2012

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

WTP

112

87,50

127

85,23

133

83,65

28

82,35

2

WDP

11

8,58

20

13,42

22

13,84

6

17,65

3

TMP

2

1,56

-

-

2

1,26

-

-

4

TW

3

2,34

2

1,34

2

1,26

-

-

Jumlah

128

100,00

149

100,00

159

100

34

100,00

 

Indikator kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah juga diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) Pemda oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari hasil evaluasi LAKIP Pemda tahun 2012, terdapat 14 Pemda atau 70% dari 20 Pemda yang dievaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memperoleh peringkat “Kurang (D)”, 3 Pemda atau 15% memperoleh peringkat “Agak Kurang (C)” dan sebanyak  3 Pemda atau 15% memperoleh peringkat “Cukup Baik (CC)“.

                 Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, pada semester satu tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah secara proaktif telah bekerja sama dengan pemda dalam upaya meraih opini WTP. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi (1) Pendampingan penyusunan laporan keuangan 11 pemda; (2) Pendampingan reviu laporan keuangan pada Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota sebanyak 13 Pemda; (3) Evaluasi LAKIP sebanyak 22 Pemda; dan (4)  Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik sebanyak 2 Pemda.

                 Sedangkan untuk Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada semester satu tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah secara proaktif telah melaksanakan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di 12 Satker Kementerian/Lembaga dengan jumlah  kegiatan sebanyak 27 kegiatan.

                 Demikian juga dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan BUMN/D dan BLUD, pada semester satu tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah secara proaktif telah melaksanakan kegiatan (1) Implementasi SIA PDAM pada 9 PDAM; (2) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada 11 BLUD; (3) Audit dan Evaluasi Kinerja pada 39 PDAM/BPR/Perusda Lainnya; (4) Pendampingan Persiapan PPK BLUD pada dua RSUD; (5) Assessment GCG/MR pada tiga BUMN/BUMD; dan (6) Asistensi/pemdampingan lainnya antara lain Penyusunan Corporate Plan PDAM, Piagam SPI dan Kode Etik, dan Penyusunan Strategi Bisnis RSUD.

 

Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset

            Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kebendaharaan umum daerah, atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah. Kegiatan pengawasan kebendaharaan dilaksanakan melalui kegiatan audit, evaluasi, verifikasi, dan monitoring.

                 Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah terhadap Pemda dan satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu (1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan bantuan sosial dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di enam kabupaten dan (2) Monitoring terhadap rencana aksi prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 14 Tahun 2011 sesuai permintaan UKP4.

 

Akuntabilitas Pewujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

                 Kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani dan terkait dengan kontribusi, pemberdayaan dan keseimbangan peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kepemerintahan yang baik dan bersih juga mensyaratkan adanya pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya.

                 Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas perwujudan iklim bagi pemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui strategi preventif, strategi represif, dan solusi kesisteman.

                 Selama semester satu tahun 2013, kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penerapan strategi preventif meliputi:

1.    Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) BPKP–KPK terdiri atas:

a.    Verifikasi Hasil Korsupgah Tahun 2012 meliputi Pengamatan Pelayanan Publik, Proses Penganggaran APBD dan Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang serta Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan dan Kantor Imigrasi.

b.    Korsupgah Tahun 2013 meliputi Pengamatan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 khususnya untuk Bantuan Sosial dan Hibah, Pengamatan National Interest Bidang Ketahanan Pangan terkait Program Swasembada Gula Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, dan Bidang Pendapatan khususnya PKB dan PBB-KB.

2.    Assessment GCG/MR pada 3 BUMN/BUMD.

3.    Sosialisasi Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

4.    Sosialisasi, Diagnostic Assesment dan Bimtek Fraud Control Plan (FCP) pada RSUP Dr. Kariadi.

            Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan strategi represif pada Pemda, Satker K/L, dan BUMN/D/BLUD adalah (1) Audit investigatif berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) sebanyak empat kasus senilai Rp1,089 milyar; (2) Audit penghitungan kerugian keuangan negara sebanyak 21 kasus senilai Rp12,985 milyar; (3) Pemberian keterangan ahli atas kasus berindikasi TPK sebanyak 96 kasus.

                 Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penerapan strategi solusi kesisteman pada Pemda, Satker K/L, dan BUMN/D meliputi (1) Pendampingan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) sebanyak 4 Kabupaten/Kota; (2) Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 34 kegiatan; (3) Pendampingan/sosialisasi GCG sebanyak 5 kali; (4) Pendampingan Penyusunan Corporate Plan sebanyak satu kali; (5) Pendampingan Implementasi BLUD sebanyak 7 kali; (6) Asistensi/pemdampingan lainnya, antara lain pendampingan penyusunan Piagam SPI dan Kode Etik, Penyusunan Strategi Bisnis RSUD sebanyak 4 kali.

Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, BPKP berperan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan JFA dan assessment tata kelola APIP dengan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM) pada dua Inspektorat Kabupaten.

 

Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

                 Program-program lintas sektoral merupakan program-program yang bersifat pro job, pro poor, dan pro growth. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan berbagai pendekatan. Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian kehematan, efisiensi dan  efektifitas program-program tersebut.

                 Indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pembangunan yang ditujukan bagi pengentasan kemiskinan (pro poor) adalah perkembangan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih cukup besar dan berada diatas rata-rata nasional, namun selama lima tahun terakhir (2007-2012) mengalami tren penurunan. Demikian juga dengan indeks kedalaman dan indeks keparahannya cenderung menurun. Dampak program strategis pemerintah yang bersifat pro growth salah satunya dapat dilihat dari capaian laju pertumbuhan ekonomi.

                 Pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit keekonomisan, efisiensi, keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking).

            Kegiatan pembinaan dan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah atas kualitas akuntabilitas pengelolaan pengelolaan program lintas sektoral semester satu tahun 2013 pada Satker K/L dilakukan dengan audit operasional dan audit kinerja bidang pendidikan, bidang kesehatan, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur pada delpaan  Kementerian/Lembaga.**

*) Penulis adalah Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah


Share   
TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana Prasarana
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Rencana Strategis
L A K I P
Perjanjian Kinerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi
Informasi Yang Dikecualikabn
SOP Layanan Umum Android/SMS

ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KALENDER DIKLAT
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT